Salam Nusantara..!

Renny Masmada

April 6th, 2014 at 7:29 pm

RAKYAT SEBAGAI KEKUATAN BANGSA DAN PERADABAN

RAKYAT SEBAGAI KEKUATAN BANGSA DAN PERADABAN

Logo_RM

Oleh Renny Masmada

aku62a

Perguruan tinggi hari ini tak lagi mampu mencetak para rakyat intelektual, tapi telah membentuk institusi mereka sebagai peternakan yang melahirkan tikus-tikus dapur, koruptor yang sudah tidak punya rasa malu. Tikus dan srigala berbentuk manusia.


Lebih dari enam ratus tahun lalu, bangsa kita telah membukukan sejarah yang tercatat bukan saja oleh para pujangga, namun dalam laporan kenegaraan negara lain, termasuk Tiongkok, negara adikuasa di selatan Asia saat itu.

Majapahit, dengan luas wilayah teritorial lebih luas dari Indonesia saat ini, ternyata tercatat dalam sejarah sebagai negara maritim yang mampu dan berhasil meciptakan konsepsi wawasan Nusantara pada sektor-sektor perekonomian, sosial, pemberdayaan potensi sumber daya alam, politik, keamanan dan kebudayaan yang sangat signifikan dan inheren memberikan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi rakyat di seluruh persada Nusantara, sampai ke negara-negara yang sekarang kita kenal dengan Malaysia, Singapura dan Brunei, yang dulu adalah bagian dari wilayah Nusantara Raya.

Sejak ratusan tahun lalu, geopolitis Indonesia purba sudah mencakup sekeliling laut Jawa, dari Tanjung Pujung, Tanjung Tua dan Tanjung Kait sampai ke pulau Irian antara Tanjung Sele dan Merauke, juga Nusa Tenggara (Kep. Sunda Kecil, Sulawesi, Kalimantan, Jawa dan Sumatera) terletak di sekeliling pantai lautan mare nostrum. Sebelah barat laut Nusantara Raya terdapat Lautan Cina Selatan yang dikelilingi oleh pesisir wilayah Nusantara Raya termasuk di dalamnya semenanjung Malayu, India Belakang dan Cina Selatan.

Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957 menjadi tonggak sejarah lahirnya Wawasan Nusantara. Batas laut teritorial yang sebelumnya diatur di dalam Territoriale Zee Maritiem Kringen Ordinatie 1939 (Ordinasi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim) peninggalan kolonial Belanda, mengalami perubahan. Wilayah laut Indonesia menjadi lebih luas.

Walau Deklarasi Djuanda ditolak pada Konferensi Hukum Laut di Geneva tahun 1958, namun momentum ini cukup memberikan semangat maritim yang pernah ada sejak zaman Indonesia purba dulu.

Deklarasi Djuanda dikukuhkan pada tanggal 18 Februari 1960 dalam Undang-Undang No. 4/Prp tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Sedang Konsep Nusantara dituangkan dalam  Wawasan Nusantara sebagai dasar pokok pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara melalui Ketetapan MPRS No. IV tahun 1973. Tahun 1978 pada Konferensi Hukum Laut pada sidang ke tujuh di Geneva, konsepsi Wawasan Nusantara mendapat pengakuan dunia Internasional.

Dan, pada 10 Desember 1982, dengan perjuangan diplomatik yang tak kenal lelah, konsep Wawasan Nusantara dapat diterima dan ditetapkan  dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), yang kemudian  dituangkan dalam Undang-Undang No. 17 tanggal 31 Desember 1985 tentang pengesahan UNCLOS.

Apalagi kemudian pada tanggal 26 September 1998, B.J. Habibie mengumumkan deklarasi yang populer dikenal dengan Deklarasi Bunaken, menyatakan bahwa sudah waktunya visi pembangunan dan persatuan Indonesia berorientasi ke laut.

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia mulai kembali memiliki kepercayaan diri memiliki 3,9 juta km² luas lautan yang terbentang di antara 17.500 lebih pulau yang tercatat sebagai pulau terbanyak di dunia.

Yang menarik, adalah bahwa Deklarasi Djuanda melahirkan konsepsi Wawasan Nusantara. Sedang Wawasan Nusantara sebenarnya adalah implementasi dari Politik Nusantara yang diterapkan oleh Gajah Mada, Mahapatih Amangkubumi Majapahit lebih dari 600 tahun lalu.

Betapa ternyata Nusantara Raya telah mewarisi kekayaan bukan saja budaya, tapi peradaban yang lahir sebagai kekuatan holyspirit seluruh konsepsi budaya, sosial, politik, keagamaan, adat-istiadat, hukum dan keamanan, yang seharusnya mampu memberikan kekuatan filosofi bangsa untuk memberdayakan bumi nusantara yang kini bernama Indonesia, Negara yang sekarang sedang kehilangan jati diri.

Ketika mass media ramai berebut berita soal korupsi yang membuat sakit hati berkepanjangan rakyat pewaris negeri ini, tiba-tiba muncul pertanyaan: inikah demokrasi? Inikah manifestasi kekuatan rakyat? Inikah konsepsi kedaulatan rakyat?

Demokrasi, yang sejatinya sangat ‘punya rakyat’, yang begitu kita banggakan -sehingga untuk ini, triliunan rupiah dan ribuan nyawa jadi korban-, jadi omongan seluruh lapisan masyarakat dari para elit politik, bangsawan, pendidik, budayawan, ekonom, militer, pemerhati agama bahkan para petani dan nelayan yang hanya mampu nyoblos orang yang tak begitu dikenalnya hanya karena sejumlah uang yang diterimanya pagi subuh sebelum pemilihan legislatif, kepala desa, bupati, gubernur bahkan presiden yang belum tentu mau datang ke desa mereka yang terpencil, berantakan dan tak layak huni.

Sejak sistem demokrasi (barat) yang hakekatnya sangat menghargai dan menjadikan rakyat sebagai kekuatan terbesar untuk memimpin negara ini muncul sebagai sistem yang membagi setidaknya tiga fungsi utama demokrasi yang dikenal dengan trias politika yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, negara ini malah menjadi tak karuan. Korupsi dan nepotisme menjadi target para pemegang kekuasaan.

Ormas dan partai politik menjadi tak lagi mampu menciptakan aspirasi rakyat, mereka lari di tempat, tak mampu menjembatani rakyat sebagai pemilik tunggal tanah air tercinta ini. Mereka hanya sibuk membuat daftar panjang nama-nama calon ‘bangsawan’ dari kalangan mereka sendiri untuk duduk di ’singgasana’ kekuasaan yang pada akhirnya disiapkan untuk menguras kekayaan negara bagi kepentingan mereka sendiri. Korupsi kolektif jadi budaya yang sulit dihapus, karena sudah mendarah-daging dan punya legitimasi hukum ‘abu-abu’.

Demokrasi (barat) yang baru sepemakan sirih lahir di negara ini, tak mampu menginterpretasikan fungsi trias politika. Akhirnya, trias politika menjadi arang-keranjang, carut-marut dengan luka bernanah di sekujur tubuhnya.

Demokrasi yang hakekatnya sangat arif pada kebijakan pro rakyat, menjadi barang dagangan dengan seabreg-abreg kebijakan dan implementasi yang begitu cerdas bagi kepentingan penguasa, dari manapun latar belakang atau atributnya, dan rakyat yang bodoh semakin tak memahami target hidup mereka di negara tercinta warisan kakek-nenek mereka.

Demokrasinya yang salah, bangsa kita yang tak mampu memahami demokrasi, atau demokrasi menjadi ladang emas peluang korupsi dan nepotisme yang sangat kental mewarnai sistem pemerintahan ‘monarki’ abad ini?

Menariknya, beberapa ratus tahun lalu, Majapahit sebagai negara besar yang menguasai hampir setengah bumi Asia Tenggara ini, tak pernah tahu tentang demokrasi yang kita kenal saat ini. Sebagai negara Monarki ‘Absolut’, Majapahit ternyata mampu memahami keinginan seluruh rakyatnya, bukan saja di Jawa Timur, namun tersebar di seluruh pelosok negeri lebih luas dari negara Indonesia saat ini.

Yang lebih menarik, Majapahit sebagai monarki absolut mempunyai sistem konstitusional yang sangat dipatuhi sebagai undang-undang negara, dan diimplementasikan melalui dewan-dewan yang punya fungsi dan tugas sebagai kekuatan trias politika dalam bentuk lain.

Kitab Kutara Manawa Dharmasastra, sebagai kitab yang mengatur undang-undang pidana dan perdata mempunyai kekuatan besar dan sangat berpengaruh terhadap kebijakan apapun yang terjadi di seluruh tlatah Nusantara.

Raja atau Ratu, sebagai pimpinan puncak negara ternyata melakukan kebijakan melalui struktur kenegaraan yang sangat rapi dan profesional, seperti kita ketahui di samping Raja ada Mantry Katrini, dewan yang sangat dekat dengan Raja untuk membantu Raja mengambil keputusan atau kebijakan negara.

Kebijakan Raja atau Ratu kemudian diserahkan kepada Panca ri Wilwatikta yang dikomandani oleh Mahapatih Amangkubumi untuk melaksanakan fungsi eksekutif dan yudikatif.

Fungsi legislatif diimplementasikan melalui rapat-rapat yang dikenal dengan Rapat Perayaan Palguna, Sidang Tentara, Rapat Perayaan Bubat, Rapat Perayaan Caitra, Rapat Paseban dan Rapat Nusantara.

Selain itu, untuk mengambil keputusan pergantian petinggi negara, Raja atau Ratu akan meminta pertimbangan Dewan Sapta Prabhu yang terdiri dari kerabat dekat Raja atau Ratu Majapahit.

Seluruh fungsi dan struktur organisasi ini begitu berwibawa dan mempunyai kekuatan hukum yang ditaati, sehingga terbukti Majapahit mampu bertahan menjadi negara besar yang disegani di Asia. Kemajuannya menjadi buah bibir masyarakat di mancanegara.

Majapahit mampu berdiri selama 170 tahun dan lebih dari 350 tahun memberi makan orang Eropa dan Jepang.

Mahapatih Amangkubumi (Gajah Mada memegang jabatan ini selama hampir 30 tahun) mempunyai kekuasaan besar melakukan kebijakan dan implementasi kenegaraan nyaris mewakili kekuasaan Raja atau Ratu.

Apakah Majapahit juga penganut sistem Monarki Konstitusional, tanpa disadarinya?

Apapun jawabannya, ada beberapa hal yang menarik untuk ditelaah. Selain sistem kenegaraan dan konsep strategis politik dan keamanan yang sangat professional, Majapahit ternyata mampu memaknai ‘kedaulatan’ rakyat di tengah hutan belantara monarki yang menguasai seluruh sistem pemerintahannya.

Terbukti pada zamannya Indonesia (purba) mengalami zaman keemasan, yang ditakuti lawan dan disegani kawan.

Rakyat sejahtera, berkeadilan dan dihargai haknya sebagai manusia yang punya kekuatan terhadap keberlangsungan peradaban bangsa.

Kemajuan di segala sektor seperti kerukunan antar umat beragama, kebudayaan, pemberdayaan alam dan manusia, sosial kemasyarakatan, perekonomian, pendidikan, keamanan dan lainnya tercatat memenuhi prasasti, karya sastra dan peninggalan situs/artefak yang sampai hari ini masih dapat dilihat, diteliti dan diapresiasikan.

Seperti yang dikatakan Bung Karno dalam salah satu pidatonya, bahwa yang disebut nasionalime adalah internasionalisme dan humanisme.

Persetubuhan antara nilai-nilai internasionalisme yang mengandung pluralisasi, heterogenisasi budaya, pemikiran dan produk-produk globalisasi dengan humanisasi yang sangat berorientasi pada penghargaan dan concerning terhadap keagungan dan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi akan melahirkan hakikat nasionalisme yang sangat produktif, cerdas dan sangat professional.

Setidaknya Bung Karno ingin mengatakan bahwa nasionalisme yang punya tata nilai adalah ketika rakyat memiliki kemampuan mengimplementasikan dan mengapresiasikan kekuatan falsafah internasionalisme dan humanisme di atas.

Artinya, kita tidak punya pilihan lain selain menempatkan rakyat sebagai subyek dan sekaligus obyek dari seluruh aspek peri kehidupan di dunia ini. Rakyat adalah pengambil keputusan atas seluruh kebijakan di negerinya. Bukan sebagai asset atau pelengkap penderita yang sekarang menjadi budaya berkepanjangan di negeri ini.

Bangsa dan peradaban adalah dua kosa kata yang sangat erat dipengaruhi oleh eksistensi rakyat sebuah Negara.

Bangsa dan peradaban yang tak punya tata nilai adalah cermiinan dari ketidak mampuan sebuah Negara memperlakukan rakyat sebagai kekuatan filosofi strategis negerinya.

Akhirnya rakyat adalah bagian yang terpisah dari kinerja para penguasa yang sudah menjadi manusia setengah dewa, yang tak mampu memaknai dan menyuarakan ‘bahasa’ rakyat, bahasa yang sudah kehilangan kamus.

Indonesia hari ini, adalah Indonesia yang kehilangan jati diri. Indonesia yang sudah tak lagi dikuasai oleh rakyat, manusia yang berhak menentukan nasibnya sendiri.

Para penguasa, bangsawan dan ilmuwan yang seharusnya adalah rakyat, telah merubah dirinya menjadi manusia setengah dewa, bahkan manusia setengah iblis, yang setiap saat siap menerkam rakyat dengan taring dan cakar kerakusan mereka.

Perguruan tinggi hari ini tak lagi mampu mencetak para rakyat intelektual, tapi telah membentuk institusi mereka sebagai peternakan yang melahirkan tikus-tikus dapur, koruptor yang sudah tidak punya rasa malu. Tikus dan srigala berbentuk manusia.

Semua penguasa, hari ini sudah berubah menjadi srigala yang menakutkan, yang sebentar lagi akan memusnahkan nilai-nilai kearifan dan kesantunan, menggantikannya dengan hukum rimba yang akan merubah Negara yang dulu begitu agung, menjadi Negara zombie yang tak lagi punya darah. Negara Kesatuan Zombie Republik Indonesia.

Oleh karena itu, hari ini, kita perlu seorang pemimpin dari ras manusia, ras rakyat seutuhnya, yang tak bertaring dan tak bersenjata. Rakyat yang memang lahir dari rakyat, berperilaku rakyat, dan hidup bersama rakyat, manusia yang memang punya tata nilai kemanusian, manusia yang sesuai dengan petunjuk dan deskripsi Tuhan.

Manusia yang mampu mengembalikan kepercayaan diri bangsa untuk bangkit kembali menguasai Bumi Nusantara ini yang pernah besar dan agung, yang mampu memberikan kepercayaan rakyat untuk menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, merdeka, sejahtera, cerdas, disegani dan berkeadilan.

Dan mampu menjadikan rakyat sebagai kekuatan bangsa dan peradaban.

Salam Nusantara..!

Jakarta, 7 April 2014

RM_TandaTanganEmail

Email: masmada@ymail.com

Twitter: @rennymasmada

www.rennymasmada.com

www.forumbhayangkaraindonesia.com

www.filmgajahmada.com

www.tawinusantara.com

Tags: , ,
-

 

RSS feed for comments on this post | TrackBack URI

  • Meta

  •  

    January 2017
    M T W T F S S
    « May    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
  • twitter: @rennymasmada

    http://www.dreambingo.co.uk/


  • Renny Masmada Menggugat..!

  • Cuplikan Film GM-2

  • FREE DOWNLOAD ebook Gajah Mada

  • FREE DOWNLOAD ebook Kesatuan Bhayangkara

  • FREE DOWNLOAD ebook Novel Pemberontakan Sadeng

  • Cuplikan Film GM-1

  • Hostinger Indonesia

    Hosting Gratis
  • Free Download Laguku

    PADMA WIDYA CAKTI Cipt. Brigadir Pol. Triwahyudi Music Arranger: Renny Masmada Team Kreatif: Aiptu Pol. Wahidin, Aipda Pol. Luqman Farid, Bripka Pol. Edi Misyono, Bigadir Bakar Ade, SH, Atd, Mukhlis Afgan (staf Rumkit Bhayangkara Watukosek) dan Anggota Pusdik Brimob Angkatan 23 Watukosek, Pasuruan, Jawa Timur. (Menyambut Hari Bhayangkara, 1 Juli 2014) Tawi Nusantara Record, Juli 2014

    BALADA PEJUANG Renny Masmada dan Ferry Matalu Syair: Rangga Nala Kalingga Record, Mei 1998

    PUISI INDONESIAKU Renny Masmada dan Ferry Matalu Puisi Karya: Yefigarata S. Graputin Kalingga Record, Mei 1998

    _______________________

    Bahtera Asmara Ajeng VP Masmada Cipt./Arr. Renny Masmada

    _______________________

    Bahtera Asmara Instrument Cipt./Arr. Renny Masmada

    _______________________

    Cinta Begitu Indah Theo & Ajeng Masmada Cipt./Arr. Renny Masmada

    _______________________

    Cinta Begitu Indah Alfindo Rudiyani Cipt./Arr. Renny Masmada

    _______________________

    Cinta Begitu Indah Instrument Cipt./Arr. Renny Masmada

    _______________________

    Kau Dustai Aku Tiara Izmiyola Cipt./Arr. Renny Masmada

    _______________________

    Kau Dustai Aku Instrument Cipt./Arr. Renny Masmada

    _______________________

    Cintailah Daku Selamanya Ajeng VP Masmada Cipt./Arr. Renny Masmada

    _______________________

    Cintailah Daku Selamanya Instrument Cipt./Arr. Renny Masmada

    _______________________

    Lagu Untuk Rake Ibnu R. Farhan Cipt. Ibnu R. Farhan Music Arr. Renny Masmada

    _______________________

  • PT. Tawi Nusantara

  • PT. Jipindo Pratama Mulia

  • EazySmart

  • Rokok Kesehatan


    kapan lagi SEHAT tanpa berhenti merokok? rokok kesehatan SIN MAJAPAHIT solusinya..!

  • Formula Bisnis

  • Bisnis Online

  • Webhost

    Free Website Hosting
  • Dunia Download

    FREE EBOOK